Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang

DEFISIT DAN SURPLUS BPJS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Konsep Universal Health Coverage (UHC) diluncurkan World Health Organization (WHO) sejak tahun 1948 pada Konstitusi WHO dan terus diperbaharui dan dipertegas tahun 2005 melalui World Health Assembly Resolution 58.33. UHC di Indonesia terealisasi dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang masuk pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN telah dimulai pada tahun 2014 dan diharapkan dapat memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Secara spesifik program ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibentuk Presiden sebagai institusi khusus penyelenggara program JKN. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan pendaftaran peserta, pengumpulan iuran, pembayaran klaim, dan pengawasan penyedia layanan kesehatan. Paparan ini membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan dari waktu ke waktu dan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan tersebut.

GAMBARAN EKOGEOGRAFI VEKTOR DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI DAERAH ENDEMIS KOTA TEMANGGUNG

Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0700

Informasi mengenai bioekologi vektor dan aktivitas warga dalam melakukan program pencegahan dapat membantu keberhasilan pencegahan penyebaran DBD serta penurunan IR DBD tercapai. Pengetahuan eko-geografi dapat membantu penelusuran bariermaupun kondisi lingkungan yang adaptif bagi keberadaan vektor DBD. Penggunaan citra satelit dalam penelusuran etno-ekografi vektor DBD dapat memaksimalkan pencegahan DBD secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis secara etno-ekografi untuk mempelajari kaitan kondisi lingkungan sebagai habitat potensial vektor DBD. Studi ekogeografi dengan metode etnografi dan pemetaan berbasis citra satelit dilakukan di wilayah endemis DBD di Kota Temanggung. Hasil penelitian diketahui terdapat 7 kelurahan endemis DBD, pengamatan menggunakan citra satelit menunjukkan banyak vegetasi pendukung habibat vektor DBD, sawah, pemukiman/bangunan, tegalan, kolam/empang, hutan, perkebunan, kerapatan pemukiman berisiko tinggi menunjang kecepatan transmisi penularan DBD, eko-geografi Kota Temanggung lokasi penduduk yang berkluster dan padat, lokasi penduduk tersebar pada ketinggian 500-1450 mdpl, dikelilingi oleh berbagai vegetasi dengan tingkat kerapatan dan ketinggian berbeda.

POTENSI EKSTRAK KAYU MANIS SEBAGAI INSEKTISIDA AEDES AEGYPTI

Wed, 22 May 2024 00:00:00 +0700

Nyamuk [email protected]">Aedes aegypti merupakan vektor penular beberapa penyakit, salah satunya adalah penyakit Demam Berdarah Dengue(DBD). Pengendalian dari penularan penyakit DBD ini salah satunya adalah menggunakan insektisida sintetis. Penggunaan insektisida sintetis ini berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya resistensi. Penggunaan insektisida sintetis, secara bertahap dan progresif dapat mengakibatkan jumlah nyamuk yang resisten terhadap insektisida tersebut semakin tinggi. Insektisida alami atau nabati merupakan tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme penggangu, dimana tumbuhan tersebut ada yang mempunyai bahan aktif tunggal atau majemuk. Insektisida alami atau insektisida nabati mempunyaisifat-sifat tidak meninggalkan residu di tanah maupun pada produk pertanian sehingga mudah terurai di alam, mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan biodiversitas pada suatu agroekosistem, mampu memperlambat resistensi hama, dan usaha tani dapatterjamin ketahanan dan keberlanjutan. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai insektisida alami adalah Kayu Manis. Hal inidikarenakan kulit batang dan daun dari tanaman kayu manis memiliki senyawa aktif, yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri mengandung sinamaldehid yang bermanfaat sebagai antibakteri dan fungisidal. Bagian kulit dan batang kayu manis banyak mengandungsenyawa sinamaldehid, sedangkan bagian daunnya banyak mengandung eugenol.

PERJALANAN ASURANSI KESEHATAN DAN SISTEM PEMBAYARAN KAPITASI DI INDONESIA

Fri, 26 Jul 2024 00:00:00 +0700

Indonesia menjamin hak kesehatan penduduknya sesuai dengan amanat UUD 1945, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Pembangunan kesehatan dilakukan seoptimal mungkin dengan tujuan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk itu, pelaksanaan program JKN dikawal penuh oleh pemerintah melalui badan hukum yang dibentuk yaitu BPJS Kesehatan, sebagai gatekeeper, FKTP mempunyai peran penting sehingga perlu sistem pembiayaan yang sesuai supaya mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sistem pembiayaan kapitasi merupakan sistem pembayaran prospektif praupaya pendanaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP. Akan tetapi, masih terdapat kelebihan dan kelemahan dari penerapan sistem kapitasi tersebut. Untuk itu perlu dilihat bagaimana pelaksanaan sistem kapitasi di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji kronologis penerapan dan evaluasi sistem pembayaran kapitasi (termasuk penerapan kapitasi berbasis komitmen) untuk memperbaiki kesenjangan pelayanan kesehatan serta mengetahui perjalanan sistem pembayaran dari era ASKES hingga JKN. Metode yang digunakan dalam bab ini adalah literature review. Hasil literature review ini adalah kronologis sejarah asuransi kesehatan di Indonesia yang dimulai dari jaman kemerdekaan, adanya Jaminana Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Jaring Perlindungan Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bidkes), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-Gakin), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)/Askeskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bab ini juga membahas mengenai jenis-jenis pembayaran pada fasilitas kesehatan secara prospektif dan restrospektif, serta membahas kelebihan dan kekurangan setiap jenis sistem pembayaran. Lebih khususnya, bab ini juga membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan sistem kapitasi di Indonesia.