Bookchapter Hukum dan Lingkungan

Prospek Masa Depan dalam Pengelolaan Sultan Ground di Yogyakarta

2025-11-02T07:14:54+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek masa depan dalam pengelolaan tanah Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sultan Ground merupakan tanah yang dimiliki institusional oleh Kasultanan Yogyakarta dan memiliki karakteristik khas sebagai hak ulayat istimewa yang mendapat pengakuan dalam kerangka hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach), didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sultan Ground bukan merupakan tanah negara maupun tanah milik pribadi, melainkan tanah adat institusional yang mendapat pengakuan sebagai hak milik oleh entitas Kasultanan.

Peran DPMPTSP Kabupaten Kendal dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Mall Pelayanan Publik

2025-11-02T07:19:48+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal. Studi ini menganalisis peran DPMPTSP dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di MPP Kabupaten Kendal serta mengidentifikasi kendala yang muncul dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Berdasarkan data dari Kabupaten Tabalong, Bojonegoro, dan Singkawang, setiap daerah menghadapi masalah yang berbeda dalam pelaksanaan MPP sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kendal telah berusaha menjalankan asas-asas pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara cukup baik, meskipun masih ditemukan kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia dan kedisiplinan pegawai.

Tinjauan Yuridis Program PTSL serta Upaya Legislasi DPRD Kota Semarang dalam Mengatasi Problematika Pertanahan

2025-11-02T07:22:49+07:00

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian dari reformasi agraria yang dilaksanakan pemerintah guna mempercepat proses pendaftaran tanah secara massal demi mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaan program ini tidak hanya membutuhkan dukungan dari lembaga eksekutif, tetapi juga memerlukan peran strategis dari lembaga legislatif daerah, seperti DPRD Kota Semarang, dalam memberikan landasan hukum dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan agraria di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kota Semarang dalam menanggapi berbagai persoalan hukum yang muncul dalam implementasi program PTSL. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Semarang memiliki kontribusi signifikan dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat terkait program PTSL, melalui pengawasan, penyusunan regulasi daerah, serta advokasi terhadap keluhan warga yang mengalami kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Meskipun program PTSL diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan agraria, masih terdapat berbagai hambatan seperti tumpang tindih hak atas tanah, ketidaksesuaian data, dan kurangnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme pengaduan yang responsif dan partisipatif di tingkat daerah agar pelaksanaan PTSL lebih akuntabel dan berpihak pada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi intensif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk optimalisasi pelaksanaan program PTSL ke depan.

Kesenjangan Hukum dalam Pengaturan Sidang In Absentia antara UU Pemilu dan UU Pilkada: Implikasi terhadap Kepastian Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

2025-11-02T07:26:51+07:00

Pengaturan sidang in absentia dalam tindak pidana pemilihan di Indonesia masih belum harmonis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara tegas mengatur mekanisme ini, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengenalnya sama sekali. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Penulisan ini bertujuan mengkaji kesenjangan hukumdalam pengaturan sidang in absentia antara UU Pemilu dan UU Pilkada serta menganalisis dampaknya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dan pilkada. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Penelitian menemukan bahwa absennya pengaturan eksplisit mengenai in absentia dalam UU Pemilu menyulitkan proses penegakan hukum, terutama dalam eksekusi putusan terhadap terdakwa yang berstatus DPO. Sementara itu, ketiadaan mekanisme in absentia dalam UU Pilkada menyebabkan proses hukum dapat berhenti jika terdakwa tidak hadir. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum antarjenis pemilihan. Kesenjangan antara UU Pemilu dan UU Pilkada dalam pengaturan sidang in absentia berpotensi melemahkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan memastikan penegakan hukum pemilu yang konsisten dan adil.

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pertambangan Galian C di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali

2025-11-02T08:44:52+07:00

Kegiatan penambangan galian C di berbagai daerah di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan serius, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan sosial. Desa Gladagsari, yang terletak di Kabupaten Boyolali, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa batuan vulkanik hasil aktivitas Gunung Merapi dan Merbabu. Meskipun kegiatan penambangan tersebut memberikan dampak ekonomi, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pemasukan daerah, di sisi lain muncul berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jalan rusak, kebisingan, polusi udara, dan terganggunya tata air menjadi keluhan utama warga. Selain itu, muncul konflik sosial antara kelompok yang mendukung dan yang menolak kegiatan tambang tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga meneliti bagaimana pelaksanaan hukum tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial di masyarakat. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait di Desa Gladagsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan, terutama terkait perizinan dan pengawasan tambang. Banyak aktivitas tambang dilakukan secara ilegal dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dan minimnya keterlibatan masyarakat memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, perlu pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan tambang yang berkelanjutan dan berpihak pada keadilan sosial.

Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2025-11-02T08:28:44+07:00

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen strategis dalam menjaga keaslian, reputasi, dan kualitas produk lokal yang memiliki kekhasan geografis tertentu. Kopi Arabika Kuningan-Majalengka merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan yang memiliki potensi indikasi geografis, namun hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka, serta menganalisis peran pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani dalam menguatkan keberlanjutan produk lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji norma hukum positif, dokumen hukum, literatur ilmiah, serta wawasan empiris secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap manfaat hukum Indikasi Geografis, dan kendala administratif dalam proses pendaftaran. Di sisi lain, keterlibatan aktif pemerintah daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta organisasi petani menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk kopi Arabika Kuningan Majalengka di pasar domestik maupun global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan, edukasi hukum, dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan sistem perlindungan Indikasi berkelanjutan.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)

2025-11-02T08:24:27+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana proses diversi dengan pendekatan restorative justice dapat diterapkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi telah diupayakan dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, namun efektivitasnya masih terbatas karena adanya hambatan dari faktor masyarakat dan budaya, seperti penolakan dari pihak korban serta minimnya pemahaman tentang keadilan restoratif. Dari enam kasus kekerasan seksual anak yang diteliti, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Penerapan diversi dinilai lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat mencegah efek buruk dari sistem peradilan formal. Kesimpulannya, keberhasilan penerapan diversi dengan pendekatan restorative justice sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendekatan ini.

Implementasi Asas Equality Before The Law di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

2025-11-02T08:34:35+07:00

Asas equality before the law yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaannya (das sein), salah satunya terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, di mana narapidana dari institusi kepolisian mendapatkan perlakuan khusus berupa pemisahan blok hunian dan perbedaan fasilitas dengan alasan keamanan. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas nondiskriminasi serta menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung persamaan hak bagi seluruh narapidana. Berdasarkan pernyataaan tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan pelaksanaan asas Equality Before The Law di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan penyebab terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana eks-Polisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas nondiskriminasi telah tertuang secara normatif dalam peraturan perundang undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Narapidana eks-Polisi mendapatkan perlakuan khusus yang tidak diberikan kepada narapidana lain, baik dalam penempatan blok hunian, fasilitas, maupun kegiatan pembinaan. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan keamanan karena eks-Polisi bersebrangan dengan masyarakat, namun hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan hak di antara narapidana lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi asas Equality Before The Law di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Semarang masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Tanpa Izin Dari Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 809/Pid. Sus/2024/PN. Dps)

2025-11-02T08:39:35+07:00

Satwa liar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu satwa liar yang mendapat perlindungan hukum dan satwa liar yang tidak memperoleh status perlindungan. Satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena keberadaannya semakin langka atau terancam punah, hal tersebut mengakibatkan hewan atau binatang terlindungi ini tidak bisa sembarangan diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin. Kepemilikan, perdagangan, dan perburuan ilegal hingga saat ini masih banyak dan marak terjadi, meningkatnya angka kasus perdagangan satwa liar ilegal ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar terhadap satwa endemik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik satwa liar tanpa izin yang memiliki niat jahat (mens rea) dengan tegas dapat dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bahwa yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

2025-11-02T08:09:06+07:00

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika menjalani proses peradilan pidana. Sebagai kelompok rentan dalam proses hukum, anak-anak tersebut tetap memerlukan perlindungan meskipun sedang menjalani proses peradilan. Bentuk perlindungan yang diberikan dan faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif mengkaji dengan data sekunder. Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi teknis lainnya yang relevan. Upaya perlindungan bagi anak penyalahguna narkotika meliputi pelaksanaan diversi, yang bertujuan mengalihkan anak dari proses peradilan formal ke jalur non-formal, serta upaya lain berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini meliputi kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan fasilitas, terutama di wilayah terpencil di Indonesia.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembekuan Kontrak dalam Kontrak Profesional Game Online di Indonesia ( Studi kasus Atlet Professional Player E-Sport)

2025-11-02T08:12:01+07:00

Perkembangan industri e-sport di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring dengan bertambahnya jumlah atlet professional player yang terlibat dalam berbagai turnamen nasional maupun internasional. Namun, di balik gemerlapnya dunia e-sport, terdapat permasalahan hukum yang kerap muncul, salah satunya terkait pelaksanaan pembekuan kontrak antara atlet dan manajemen tim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pelaksanaan pembekuan kontrak di Indonesia, khususnya pada kasus atlet professional player e-sport. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembekuan kontrak seringkali dilakukan secara sepihak oleh pihak manajemen tanpa memperhatikan hak-hak atlet, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para pemain. Selain itu, minimnya regulasi khusus mengenai kontrak e-sport di Indonesia menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Artikel ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur kontrak atlet e-sport secara lebih komprehensif, serta peningkatan peran asosiasi e-sport dalam memberikan perlindungan hukum bagi para atlet. Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan kerja yang adil dan profesional antara atlet dan manajemen tim di industri e-sport Indonesia.

Urgensi Pancasila Guna Kemajuan Negara Indonesia

2025-11-02T08:15:08+07:00

Indonesia sebagai Negara yang tegak berdiri di atas Konstitusi memiliki pedoman dalam tata cara berbangsa dan bernegaranya, yakni melalui sebuah Grundnorm yang disebut Pancasila. Indonesia adalah Negara yang sudah hampir satu abad merdeka dan mempertahankan kemerdekaanya, seiring dengan modernitas dan kemajuan zaman seringkali rakyat Indonesia lalai dan melupakan norma dasar ini, padahal urgensi pancasila bukan sebuah hal yang dapat ditawar-tawar sifatnya final dan mengikat bagi seluruh rakyat sebagai benar benar sebuah pedoman bagaimana bersikap, berperilaku dan menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan atau bahkan fungsi kerakyatan. Di lain sisi, banyak negara lain yang lahirnya lebih muda dari Indonesia tapi membuktikan kemajuan negaranya melebihi apa yang mampu Indonesia lakukan. Hal ini patut dipertanyakan bagaimana ini bisa terjadi? sehingga bangsa ini masih tetap dikategorikan sebagai negara yang berkembang, apakah hal ini ada kausalitasnya dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang digunakan oleh negara ini? Tulisan ini akan mencoba menguraikan bahwa kemajuan Negara Indonesia berhubungan erat dengan terlaksananya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Kreditur atas Aset Debitur Pailit yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

2025-11-02T08:18:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum para kreditur terhadap aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit namun juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, muncul konflik antara hukum kepazilitan yang memberi hak kepada kreditur atas pelunasan utang dari harta pailit, dan hukum pidana yang memberikan kewenangan negara untuk menyita atau merampas aset hasil korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditur menjadi lemah ketika tidak ada mekanisme tegas yang membedakan aset legal dan aset ilegal. Negara, dalam upaya penegakan hukum pidana, cenderung mengesampingkan hak kreditur dalam hukum perdata. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan, karena terdapat kemungkinan bahwa kreditur merupakan pihak yang beritikad baik dan menjadi korban dari tindakan debitur. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga kepailitan dan lembaga penegak hukum pidana dalam mengidentifikasi dan mengelola aset debitur yang terlibat korupsi agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa mengorbankan kepentingan negara. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kepailitan, serta perlunya regulasi yang mengatur pemisahan aset secara transparan agar hak kreditur tetap terlindungi tanpa menghalangi upaya negara dalam pemberantasan korupsi.

Analisis Yuridis Terhadap Pemanfaatan Karya Turunan: Perlindungan Hak Cipta Pencipta Karya Asli

2025-11-02T08:21:33+07:00

Karya adaptasi atau karya turunan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pengadaptasian suatu karya, dapat menimbulkan sebuah pelanggaran hak cipta. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini menitikberatkan pada kedudukan hukum dan perlindungan hukum pencipta karya asli terhadap karyanya yang diadaptasikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tulisan ini dituangkan dengan cara melakukan penelitian yuridis-normatif, yang dilakukan dengan pendekatan mengenai peraturan perundangan yang utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Yuridis terhadap Dugaan Praktik Monopoli dalam Pemilihan Otomatis Jasa Pengiriman Shopee Express di Marketplace Shopee Berdasarkan Pasal 19 Huruf D dan Pasal 25 Ayat (1) Huruf A UU No. 5 Tahun 1999

2025-11-02T07:52:05+07:00

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dugaan praktik monopoli dalam kebijakan pemilihan otomatis jasa pengiriman Shopee Express pada platform marketplace Shopee, ditinjau berdasarkan Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang undangan, teori hukum, serta putusan-putusan yang relevan guna mengidentifikasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan kajian normatif, kebijakan pemilihan otomatis yang mengarahkan konsumen pada penggunaan Shopee Express tanpa memberikan kebebasan untuk memilih jasa pengiriman lain berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Kondisi ini dapat menghambat masuknya pelaku usaha lain dalam pasar jasa pengiriman serta mengurangi alternatif pilihan bagi konsumen. Analisis terhadap norma hukum yang berlaku menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat memenuhi unsur unsur pelanggaran terhadap ketentuan larangan praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan hukum guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam

2025-11-02T07:55:51+07:00

Dalam hukum waris, terdapat prinsip bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Namun, apabila salah satu ahli waris berusaha menghambat atau menguasai proses pembagian harta warisan secara sepihak, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Situasi seperti ini kerap memicu konflik dan ketegangan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan kekeluargaan hingga menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap pembagian hak-hak ahli waris menurut hukum Islam? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait pembagian harta waris yang dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris menurut perspektif hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat eksploratif, untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek dalam penerapan hukum waris Islam, terutama dalam kasus penguasaan warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, serta langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menelaah aturan-aturan hukum secara normatif, tetapi juga mempelajari hubungan antara aspek hukum dan kondisi sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum waris diterapkan dalam praktik nyata, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan di tengah kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan tinjauan yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Secara yuridis, hal ini melanggar ketentuan pembagian waris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan hukum waris serta adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan damai, baik melalui musyawarah keluarga maupun jalur hukum formal.

Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman di Kota Semarang : Implikasi Terhadap Hak Masyarakat dan Ketahanan Pangan

2025-11-02T07:59:05+07:00

Pemindahan fungsi lahan pertanian ke permukiman perkotaan di Kota Semarang telah menimbulkan banyak implikasi mengenai hak masyarakat dan stabilitas ketahanan pangan. Penyelidikan ini berusaha untuk meneliti dimensi hukum transformasi lahan pertanian, dampaknya terhadap hak-hak individu, serta potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap keseimbangan ketahanan pangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup yurisprudensi normatif di samping kerangka kualitatif, difasilitasi melalui tinjauan luas literatur dan pemeriksaan analitis ketentuan legislatif. Temuan menunjukkan bahwa pemindahan tanah sering terjadi tanpa kepatuhan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat, sehingga menimbulkan risiko bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Selain itu, berkurangnya lahan subur merupakan ancaman yang signifikan terhadap ketahanan pangan lokal, terutama mengingat peran penting Semarang sebagai pemasok sumber daya pangan di Jawa Tengah. Studi ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan langkah-langkah peraturan dan pengawasan pemerintah untuk mendamaikan upaya pembangunan dengan pelestarian lahan pertanian, di samping promosi keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Peran kepolisian dalam Mencegah Maraknya Aksi Tawuran di Kalangan Remaja kota Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang).

2025-11-02T08:02:43+07:00

Kenakalan remaja menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga ketertiban masyarakat, terutama ketika perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan kriminal seperti tawuran. Tawuran pelajar di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, disertai kekerasan fisik, penggunaan senjata tajam, dan ancaman keselamatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam mencegah dan menangani fenomena kenakalan remaja, khususnya tawuran antar pelajar, dengan fokus pada Polrestabes Semarang. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti krisis identitas, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta provokasi di media sosial menjadi pemicu utama tawuran. Polrestabes Semarang telah menjalankan berbagai strategi preventif seperti patroli rutin, sosialisasi di sekolah, peran sebagai Inspektur Upacara (IRUP), serta pemanfaatan aplikasi pelaporan masyarakat berbasis digital (LIBAS). Di sisi lain, pendekatan represif dilakukan melalui operasi yustisi dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan masih dihadapi, antara lain terbatasnya personel, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan kuatnya solidaritas kelompok remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 Terhadap Undang Undang Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Keadilan

2025-11-02T08:06:03+07:00

Kebutuhan yang semakin meningkat mengakibatkan sebagian besar individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena pendapatan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Maka salah satau cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan mengajukan pinjaman ke lembaga pengkreditan, yang disertai dengan adanya jaminan. Jika debitu tidak bisa melunasi hutang biasanya barang yang dijaminkan akan di eksekusi oleh pihak kreditor sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ditinjau dari aspek keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum normatif dan yuridis dengan mengunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pihak kreditor boleh mengeksekusi barang jaminan ketika pihak debitor sudah merelakan barangnya diberikan ke pihak kreditor. Jika pihak debitur tidak mau memberikan barang jaminannya, maka harus ada putusan dari pengadilan sebelum pihak kreditor melakukan eksekusi. Jika ditinjau dari aspek keadilan hanya adil untuk salah satu pihak yaitu debitur, sedangkan pihak kreditor sulit untuk mengambil haknya.

Sistem Keamanan pada Digitalisasi Pendaftaran Tanah di Indonesia

2025-11-02T07:29:57+07:00

Pada era digital seperti sekarang ini, digitalisasi di segala bidang sangat diperlukan. Di Indonesia perkembangan digital tidak dapat dicegah lagi arusnya. Sehingga pemerintah bersama masyarakat harus segera menyesuaikan. Pendaftaran tanah menjadi hal yang juga harus ikut berkembang di era digital sekarang ini. Namun dalam penerapannya banyak kendala yang harus dihadapi. Masyarakat yang masih awam teknologi, serta kurangnya pengetahuan menjadi tantangan tedepan. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat adalah teutama mengenai jaminan yang diterima oleh masyarakat. Sistem keamanan yang ketat harus diterapkan oleh pemerintah guna menumbuhkan keyakinan masyarakat dan meminimalisir konflik d kemudian hari. Dengan adanya digitalisasi pada pendaftaran tanah diharapkan dapat meminimalisir konflik dan mencegan mafia tanah yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan Konsumen terhadap Iklan di Instagram dengan Informasi Lowongan Kerja Freelance

2025-11-02T07:34:06+07:00

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap penipuan melalui iklan lowongan kerja freelance di Instagram, yang semakin marak seiring tingginya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dan perekrutan kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis tanggung jawab hukum platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam kasus penipuan iklan lowongan kerja di Instagram belum berjalan optimal. Konsumen masih berada pada posisi rentan karena belum ada aturan yang secara tegas mengatur tanggung jawab platform terhadap konten yang diunggah oleh pihak ketiga. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang ada belum mampu memberikan solusi yang efektif bagi korban penipuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen di era digital memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan tegas, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar konsumen dapat lebih waspada terhadap potensi penipuan. Dengan adanya pembaruan hukum dan penguatan pengawasan, diharapkan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik bisnis digital yang terus berkembang.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Perubahan Lokasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

2025-11-02T07:37:24+07:00

Penyelenggaraan konser memberikan efek domino yang positif terhadap sektor perekonomian dan pariwisata, namun seringkali diwarnai oleh permasalahan yang merugikan konsumen, salah satunya adalah perpindahan lokasi konser secara sepihak oleh penyelenggara. Permasalahan tersebut tentunya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada saat membeli tiket, konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan, termasuk lokasi konser. Sehingga hal itulah yang menjadi penyebab konsumen tertarik untuk membeli tiket konser. Disisi lain, ketika terjadi perubahan lokasi konser maka dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil seperti biaya transportasi tambahan, atau biaya pembatalan akomodasi maupun kerugian immateriil seperti kekecewaan atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk hak dan kewajiban penyelenggara konser maupun penonton konser dalam perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara konser kepada penonton terhadap perubahan lokasi konser dalam perspektif perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa tiket konser menjadi tanda bukti adanya perjanjian jual-beli antara penyelenggara konser dengan penonton, di mana hak dan kewajiban penonton melekat sebagai konsumen. Selain itu, penonton juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila terjadi perubahan lokasi. Upaya perlindungan ini bertujuan menjaga kepercayaan konsumen sekaligus menyeimbangkan kepentingan penyelenggara acara di tengah dinamika penyelenggaraan konser global.

Legitimasi Praktik Pembekuan Sel (Egg Freezing) Perspektif Pasal 127 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2025-11-02T07:41:27+07:00

Perkembangan teknologi di bidang medis terus mengalami kemajuan pesat, menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu terobosan terbaru adalah praktik pembekuan sel telur (egg freezing), yaitu proses medis yang melibatkan stimulasi hormon pada ovarium perempuan, pengambilan sel telur melalui prosedur pembedahan, kemudian pembekuan dan penyimpanan sel telur di laboratorium untuk digunakan di masa mendatang. Di Indonesia, praktik ini masih menghadapi tantangan dari segi legitimasi hukum, meskipun telah mulai diterapkan di beberapa rumah sakit dan klinik. Hal ini disebabkan oleh Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang hanya mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah dan dengan ketentuan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi praktik pembekuan sel telur dalam perspektif Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, serta menelaah implikasi ketidakjelasan regulasi terhadap kepastian hukum praktik tersebut di Indonesia. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan normatif, berdasarkan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur tindakan pembekuan sel telur, baik untuk tujuan medis maupun non-medis, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran hukum dan berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik egg freezing saat ini memiliki legitimasi yang terbatas dalam sistem hukum Indonesia, dan diperlukan pembaruan regulasi atau pedoman teknis yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pasien, serta panduan etis yang jelas bagi tenaga medis.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag Terkait TPPO dengan Motif Mail Bride Order

2025-11-02T07:48:37+07:00

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus mail bride order merupakan bentuk eksploitasi modern yang berkedok pernikahan, umumnya menyasar perempuan yang berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Fenomena ini mencerminkan berkembangnya modus operandi TPPO yang semakin rumit dan tersembunyi, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau, guna melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons kasus TPPO dengan latar belakang mail bride order. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi putusan, di mana analisis difokuskan pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam putusan tersebut, hakim menunjukkan pendekatan progresif dengan mengklasifikasikan praktik mail bride order sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil telaah, diketahui bahwa unsur-unsur TPPO, seperti perekrutan, pengiriman, hingga eksploitasi, terpenuhi dalam praktik mail bride order, meskipun dibungkus dengan dalih perkawinan lintas negara. Kesimpulannya, putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana hakim dapat menafsirkan hukum secara maju dan adaptif, serta memperkuat posisi hukum pidana nasional dalam memberantas praktik perdagangan orang yang merugikan perempuan.

Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Tanah terhadap Pemblokiran Sepihak oleh Pihak Ketiga Studi pada Kantor Pertanahan Brebes

2025-10-31T14:00:28+07:00

Tanah merupakan aset yang berharga begi masyarakat Indonesia. Namun tanah seringkali menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah tersebut, banyaknya perkara sengketa tanah menjadikan suatu permasalahan bagi masyarakat. Pemblokiran sertifikat tanah merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah peralihan hak atas tanah yang sedang dalam sengketa atau berpotensi bermasalah. Namun, dalam praktiknya, pemblokiran sering kali dilakukan secara sepihak oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga merugikan pemegang sertifikat yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang sertifikat tanah terhadap pemblokiran sepihak, serta meninjau keabsahan tindakan blokir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran sepihak tanpa bukti adanya sengketa hukum yang sah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Kantor Pertanahan memiliki kewajiban untuk menilai kelengkapan dan legalitas permohonan blokir sebelum mencatatkannya dalam buku tanah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap prosedur pemblokiran sertifikat tanah, serta pemberian akses hukum yang adil bagi pemegang hak yang dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dapat terjamin dan praktik mafia tanah dapat diminimalisir.

Penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan pada Koperasi

2025-10-31T14:06:34+07:00

Indonesia adalah negara yang diberkahi akan sumber daya alamnya yang melimpah. Hutan, air, tanah, terkandung di dalamnya . Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia Secara geografis Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah tersebut baik dari segi ekonomi maupun sosial yang meliputi kebutuhan pembangunan untuk pemukiman dan kebutuhan tanah dalam kepentingan lain. Sedangkan tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas. Dengan berbagai macam hak penguasaan tanah yang ada di Indonesia inilah sehingga meniumbulkan suatu permasalahan tentang bagaiaman mekanisme peralihan suatu hak penguasaan atas tanah, peralihan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha menjadi Hak Milik, Hak Milik Menjadi Hak Mienguasai Negara, dan masih banyak lagi. Pendirian koperasi dapat didukung oleh pemerintah daerah melalui dinas koperasi atau dan didirikan serta dilaksanakan oleh masyarkat. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang mekanisme peralihan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan pada pada badan hukum Koperasi. Perubahan status hak milik menjadi hak guna bangunan memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi koperasi dalam mengelola asetnya, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan kapasitas investasi. HGB dapat digunakan sebagai jaminan kredit untuk pengembangan usaha koperasi, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan kerja baru. Namun, koperasi juga harus memastikan anggota memahami implikasi perubahan status hak tersebut agar tidak menimbulkan keraguan terkait keamanan investasi dan keberlanjutan usaha.Secara keseluruhan, arah kebijakan pemerintah terkait hak milik dan HGB bagi koperasi menunjukkan komitmen untuk mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga koperasi dapat berkembang secara optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara.

Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 dalam Penyaluran Subsidi Pupuk: Studi di Kecamatan Sumberlawang

2025-10-31T14:10:38+07:00

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian adalah melalui pemberian subsidi pupuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumberlawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, distributor pupuk, Balai Penyuluh Pertanian, pengecer, dan kelompok tani, serta dokumentasi dan studi pustaka. Fokus utama analisis adalah penerapan prinsip 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu) dalam distribusi pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jenis pupuk yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan, masih ditemukan ketimpangan dalam hal jumlah dan harga, serta kurangnya transparansi informasi oleh pengecer kepada petani. Selain itu, disparitas antara alokasi pemerintah dengan RDKK menyebabkan sebagian petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih mahal. Temuan ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi regulasi guna menjamin pelaksanaan subsidi pupuk yang adil dan berkelanjutan.

Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata

2025-10-31T14:19:34+07:00

Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara dua pihak memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hak dan kewajiban, termasuk dalam bidang jasa keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah haji. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan menjadi isu penting yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam ranah hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi calon jemaah haji penyandang disabilitas dalam perjanjian penyelenggaraan ibadah haji, serta meninjau tanggung jawab perdata penyelenggara apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi dokumen. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan terkait penyelenggaraan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian jasa haji belum secara tegas mencantumkan klausul perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran atau kelalaian, penyandang disabilitas harus mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan umum wanprestasi dalam hukum perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perjanjian yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak disabilitas guna menjamin pelayanan ibadah haji yang adil dan setara. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kontrak jasa haji yang lebih humanis dan sesuai prinsip kesetaraan di mata hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Lender Akibat Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2025-10-31T14:22:53+07:00

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Lender Akibat Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi yang mengalami pencabutan izin usaha oleh otoritas berwenang akibat pelanggaran ketentuan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi pemberi pinjaman selaku pihak yang telah menyalurkan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman setelah dicabutnya izin usaha penyelenggara serta untuk mengkaji tanggung jawab penyelenggara terhadap dana yang telah disalurkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal mekanisme pengembalian dana dan penegakan tanggung jawab penyelenggara. Meskipun telah terdapat ketentuan dari otoritas mengenai proses penyelesaian, pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemberi pinjaman.

Penyelesaian Wanprestasi antara Pedagang Perantara dan Peternak Hewan Potong di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon

2025-10-31T16:40:30+07:00

Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon adalah sebagai peternak itik. Itik-itik yang di ternak dijual kepada pedagang perantara. Permasalahan yang sering terjadi adalah pedagang perantara tersebut membayar itik-itik yang dibeli tidak secara lunas, yakni pelunasan akan dibayar satu minggu setelah itik-itik diambil. Namun janji tersebut tidak ditepati. Penyelesaian wanprestasi dalam transaksi perdagangan hewan potong di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon menjadi isu penting yang mempengaruhi hubungan antara pedagang perantara dan peternak itik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik perjanjian jual beli antara pedagang perantara dan peternak itik serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh peternak itik untuk mendapatkan haknya kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi akibat faktor eksternal seperti perubahan harga yang naik dan turun sehingga pedagang perantara belum bisa melakukan pelunasan kepada peternak itik, kesepakatan kontrak yang tidak jelas, dan masalah administrasi. Selain itu, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh peternak itik kepada pedagang perantara yaitu melalui negosiasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para peternak itik untuk meningkatkan praktik pedagangan yang lebih menjamin pihak peternak dalam hal mendapatkan hak-hak nya secara utuh, dapat memberikan rekomendasi bagi para pihak untuk meningkatkan praktik perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi resiko wanprestasi di masa mendatang.

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Ferienjob di Jerman berdasarkan Perspektif Keadilan

2025-10-31T16:43:41+07:00

Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui program magang Ferienjob di Jerman menunjukkan modus baru dalam praktik eksploitasi tenaga kerja lintas negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam konteks program Ferienjob serta bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi yang mengikutsertakan mahasiswa dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap dua responden yang mengikuti program Ferienjob. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam implementasi program Ferienjob yang memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007. Temuan juga mengindikasikan kelalaian perguruan tinggi dalam proses validasi mitra dan pengawasan pelaksanaan program. Perlindungan hukum terhadap korban masih lemah dari sisi hukum nasional maupun internasional. Maka, dibutuhkan regulasi komprehensif yang secara eksplisit mengatur praktik kerja magang lintas negara dalam konteks pendidikan tinggi.

Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

2025-10-31T16:57:13+07:00

Tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk meninjau secara hukum pemidanaan pengulangan tindak pidana (recidive) penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan pemidanaan dan pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana bagi residivis narkotika. Pemidanaan yang diberikan sehingga membuat pelaku melakukan pengulangan tindak pidana tampaknya dinilai tidak memiliki efek jera. Dalam hal ini diperlukan telaah lebih lanjut mengenai bagaimana pemidanaan itu dijatuhkan. Masih maraknya pengulangan tindak pidana ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya pemidanaan itu dilaksanakan sehingga pelaku tindak pidana dapat melaksanakan pertanggungjawaban pidana yang memberikan dampak jera bagi pelaku. Sehingga di masa depan tidak ada pengulangan tindak pidana bagi pelaku baik residivis umum (Algemeene recidive) ataupun residivis khusus (Speciale recidive). Dalam penelitian ini berfokus pada residiv khusus yaitu perbuatan tindak pidana berulang dengan kejahatan yang sama yaitu pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika sendiri mengancam keberlangsungan negara di masa depan karena melibatkan berbagai kalangan. Studi putusan dalam penelitian ini menjadi pembahasan utama. Dimana diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana narkotika ini masih belum bisa mencapai asas keadilan dari teori pemidanaan itu sendiri. Sehingga masih saja terjadi pengulangan tindak pidana pada kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dalam kurun waktu yang kurang dari 5 (tahun). Dalam hal ini unsur dari pengulangan tindak pidana (residiv) telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lebih lanjut dan aparat penegak hukum khususnya pada kehakiman untuk menangani situasi darurat yang melibatkan penyalahgunaan narkotika ini. Pemberian hukuman yang lebih berat dari pidana sebelumnya dan dengan mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum.

Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan atau Promosi Perumahan yang Masih dalam Proses Sengketa Studi pada Pengadilan Negeri Semarang

2025-10-31T17:00:23+07:00

Promosi dan penjualan perumahan oleh pengembang sering kali dilakukan sebelum status hukum tanah atau proyek perumahan tersebut benar-benar jelas. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang dirugikan karena membeli unit perumahan yang ternyata masih dalam proses sengketa hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Selain mengkaji peran dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam menyelesaikan kasus tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap metode penjualan atau promosi rumah yang masih dalam sengketa. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen, terutama dalam hal transparansi informasi dari pihak pengembang dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Meskipun Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai macam kendala. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai kewajiban pengembang untuk menyampaikan informasi hukum secara jujur dan terbuka, serta peningkatan peran lembaga pengawas dan peradilan dalam memberikan keadilan bagi konsumen.

Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan

2025-10-31T17:03:34+07:00

Perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum perkawinan, terutama dalam hukum perdata, sering kali terabaikan meskipun menyandang beban penting pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Hukum perdata di Indonesia, melalui KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengakui hak dan kewajiban suami istri secara setara, namun perempuan sering menghadapi kendala dalam mengakses hak-hak tersebut. Tantangan norma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin keluarga juga menjadi hambatan. Maka dari persoalan tersebut, reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Adapun tujuan artikel ini, yaitu (1) Mengetahui faktor perempuan menjadi kepala keluarga, (2) Mengetahui tantangan perempuan dalam menghadapi status perempuan kepala keluarga dan (3) Mengetahui aspirasi perempuan kepala keluarga terhadap pemerintah. Adapun untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode, yaitu empiris dengan pendekatan terhadap objek yang berasal dari gejala gejala, peristiwa, atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Peran PEKKA (pemberdayaan kepala keluarga) sangat dibutuhkan, perempuan dengan status tersebut perlu diberi kegiatan produktif disatu sisi ada pembuktian diri sebagai kepala keluarga yang berdaya dengan berpartisipasi dalam kegiatan membangun kekuatan kolektif di masyarakat. Hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang memperhatikan kekuatan rumah tangga sebagai kekuatan masyarakat dan negara.

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2025-10-31T16:10:26+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap perwujudan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum empiris dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi dan upaya penegakan sanksi sesuai dengan PP no 4 tahun 2021, pelaksanaan disiplin belum sepenuhnya optimal akibat hambatan teknis dan budaya kerja dalam pelaksanaan penegakan disiplin. Namun, penegakan disiplin ini sudah menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas kerja, akuntabilitas, dan transparansi di tingkat birokrasi daerah terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Bus Pariwisata

2025-10-31T16:13:42+07:00

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa bus pariwisata merupakan hal yang amat penting sebagai salah satu faktor peningkatan angka wisatawan di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sudah memberikan perintah kepada pelaku usaha untuk membuat rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan setiap pengguna bus pariwisata. Lalu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sudah mengamanahkan kepada pelaku usaha bus pariwisata untuk memenuhi standar keselamatan penumpang bus pariwisata. Akan tetapi masih saja terdapat pelaku usaha yang nakal dengan tidak memikirkan hak-hak konsumen yang seharusnya wajib diberikan oleh pelaku usaha. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap resiko terjadinya kecelakaan terhadap pengguna bus pariwisata. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan kondisi pengguna bus pariwisata yang masih merasa tidak aman, tidak nyaman terkait dengan keselamatannya. Pelaku usaha jasa bus pariwisata hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperdulikan keselamatan penumpang. Pengguna bus pariwisata berhak mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Pengguna jasa bus pariwisata juga dapat melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia: Studi pada Polrestabes Semarang

2025-10-31T16:17:05+07:00

Proses penanganan anak dalam konflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari sistem peradilan dewasa mengingat karakteristik psikologis serta tahapan tumbuh kembang anak. Konsep keadilan restoratif hadir sebagai solusi humanis yang menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas ketimbang sekedar menjatuhkan sanksi pidana. Studi ini mengkaji implementasi model keadilan restoratif oleh Polrestabes Semarang dalam penyelesaian perkara anak, sekaligus menganalisis faktor-fakto yang memengaruhi keberhasilan penerapannya. Penelitian menggunakan metode campuran dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris sosiologis didukung teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan observasi partisipatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Polrestabes Semarang telah berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan struktural seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Untuk itu, studi merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, program edukasi publik yang masif, serta pengembangan model kolaborasi antar lembaga guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan secara konsisten.

Upaya Represif dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Praktik Greenwashing pada Produk Industri Hijau

2025-10-31T16:31:58+07:00

Praktik Greenwashing telah menjadi masalah yang semakin penting dalam konteks perlindungan konsumen, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah represif negara luar seperti Amerika Serikat melalui Federal Trade Commision (FTC) dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang terpengaruh oleh praktik Greenwashing pada produk-produk industri hijau. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan fokus pada analisis regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum terhadap praktik Greenwashing masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dan minimnya sanksi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penipuan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran konsumen untuk mengatasi praktik Greenwashing, sekaligus mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, langkah-langkah represif dalam perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

Prekaritas Pekerjaan dan Akses Jaminan Sosial: Analisis Hukum dan Tantangan Perlindungan Pekerja Outsourcing di Indonesia

2025-10-31T16:35:08+07:00

Penelitian ini membahas dampak sistem kerja outsourcing terhadap pemenuhan jaminan sosial dan munculnya kondisi kerja yang bersifat prekarier di Indonesia. Dalam hal fleksibilitas pasar tenaga kerja, outsourcing sering diterapkan sebagai strategi efisiensi oleh perusahaan, namun praktik ini seringkali mengabaikan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi literatur sebagai metode utama, penulis mengkaji hubungan antara praktik outsourcing, akses terhadap jaminan sosial, ketidakamanan kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja outsourcing umumnya mengalami kerentanan dalam memperoleh jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, serta memiliki posisi tawar yang lemah dalam hubungan industrial. Kondisi ini menciptakan prekaritas yang ditandai oleh ketidakpastian pendapatan, status kerja tidak tetap, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi ketenagakerjaan serta pengawasan terhadap implementasi sistem outsourcing untuk menjamin perlindungan hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil.

Sertifikasi Tanah Barang Milik Negara (BMN) dalam Memberikan Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

2025-10-31T14:44:49+07:00

Sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh negara. Artikel ini membahas urgensi sertifikasi tanah BMN di Kabupaten Pemalang, proses pelaksanaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sertifikasi tanah BMN dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi tata kelola aset negara yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah BMN di Kabupaten Pemalang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek regulasi, administrasi, dan koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan instansi lainnya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah BMN guna meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan aset negara.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/PID.SUS/2013 Dan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH)

2025-10-31T14:48:37+07:00

Penyimpangan seksual, khususnya eksibisionisme, merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum. Di Indonesia, perbedaan budaya, norma sosial, dan kerangka hukum menyebabkan interpretasi yang beragam terhadap perilaku ini. Eksibisionisme sendiri belum diatur secara spesifik dalam KUHP, sehingga penerapan hukum terhadap pelaku sangat bergantung pada penafsiran hakim. Book chapter ini melakukan analisis komparatif terhadap dua putusan penting, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/PID.SUS/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/PID.SUS/2021/PN.KPH, yang keduanya menangani kasus eksibisionisme dengan hasil vonis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme serta implikasi hukum yang muncul akibat ketidakseragaman putusan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum pidana mengenai eksibisionisme di Indonesia, serta perlindungan hukum yang lebih konsisten terhadap korban, terutama anak anak.

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dengan HIV/AIDS : Tinjauan Yuridis Undang – Undang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Cipta Kerja

2025-10-31T14:53:02+07:00

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan HIV/AIDS di Indonesia, dengan fokus pada tinjauan yuridis Undang- Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Keberadaan individu dengan HIV/AIDS di lingkungan kerja seringkali dihadapkan pada diskriminasi, stigma, dan pelanggaran hak-hak dasar, yang bertentangan dengan prinsip HAM universal. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan memiliki regulasi nasional, implementasi perlindungan bagi tenaga kerja dengan HIV/AIDS masih menghadapi tantangan signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis sinkronisasi dan potensi konflik antara UU HAM dan UU Cipta Kerja dalam menjamin hak-hak tenaga kerja dengan HIV/AIDS. UU HAM secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan menjamin hak untuk bekerja serta penghidupan yang layak. Di sisi lain, UU Cipta Kerja, sebagai omnibus law yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, memiliki implikasi terhadap hak-hak pekerja, termasuk potensi kerentanan bagi kelompok rentan seperti tenaga kerja dengan HIV/AIDS terkait isu pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU HAM memberikan landasan perlindungan yang kuat terhadap diskriminasi, UU Cipta Kerja belum secara spesifik dan eksplisit mengakomodasi perlindungan khusus bagi tenaga kerja dengan HIV/AIDS. Hal ini menimbulkan potensi kekosongan hukum atau interpretasi yang dapat merugikan mereka. Diperlukan harmonisasi regulasi serta kebijakan turunan yang lebih komprehensif dan afirmatif untuk memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja dengan HIV/AIDS terpenuhi secara efektif dan diskriminasi dapat diminimalisir. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau penambahan klaster khusus dalam peraturan ketenagakerjaan yang secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan status HIV/AIDS dan menjamin akses yang setara terhadap pekerjaan dan perlindungan sosial.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Perlindungan bagi Pekerja dengan PKWT dalam Perspektif Good Corporate Governance

2025-10-31T14:56:17+07:00

Peraturan mengenai Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dengan PKWT, khususya dalam hal perlindungan hak dan kepastian hubungan kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan upaya pengujian yag diajukan oleh Partai Buruh untuk meminta penegasan terhadap hak dan hubungan kerja bagi para pekerja dan salah satunya yaitu pekerja dengan PKWT. Artikel ini menganalisis implikasi dari putusan tersebut terhadap perlindungan bagi pekerja dengan PKWT ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responbilitas, dan kewajaran (fairness). Pendekatan artikel ini menggunakan pendekatan normative dan analisis terhadap regulasi serta Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menunjukan bahwa penguatan perlindungan hukum melalui putusan tersebut selaras dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola ketenagakerjaan. Korporasi dituntut untuk tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam memperlakukan pekerja kontrak. Oleh karena itu, putusan ini dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan praktik ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Implikasi Bank Tanah terhadap Status Kepemilikan Tanah

2025-10-31T16:06:36+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari keberadaan Bank Tanah terhadap status kepemilikan tanah di Indonesia dalam konteks sistem hukum pertanahan nasional. Pembentukan Bank Tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, reforma agraria, dan pembangunan nasional. Namun, kehadiran lembaga ini menimbulkan tantangan baru dalam aspek legalitas dan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah yang dikelola atau dialokasikan melalui Bank Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada analisis peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, serta teori-teori kepastian hukum, penguasaan tanah oleh negara, dan keadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tanah tidak bertindak sebagai pemilik atas tanah yang dikelolanya, melainkan sebagai lembaga pengelola atas nama negara. Status tanah yang berada dalam kewenangan Bank Tanah bersifat sementara dan dapat berubah menjadi hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai setelah melalui proses distribusi yang sah. Meskipun Bank Tanah berpotensi memperkuat sistem pengelolaan tanah nasional, tanpa pengawasan dan batas kewenangan yang jelas, keberadaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan tugas BPN. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi dan perlindungan hukum terhadap hak hak masyarakat sangat penting untuk memastikan sistem pertanahan berjalan adil dan transparan.

Implikasi Yuridis Kebijakan Pembebasan Pajak Daerah pada Usaha Kos terhadap Hukum Perpajakan di Indonesia

2025-10-31T14:27:42+07:00

Pemerintah menetapkan kebijakan bebas pajak daerah kepada usaha kos sejak 5 Januari 2024 sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang diatur dalam UU HKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kebijakan pembebasan pajak daerah terhadap usaha kos-kosan; dan implikasinya terhadap hukum perpajakan di Indonesia dalam perspektif keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan conceptual approac, dan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kebijakan bebas pajak terhadap usaha kos adalah UU HKPD. Kebijakan bebas pajak atas usaha kos tersebut membawa implikasi yuridis yang kompleks, khususnya dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penghapusan rumah kos dari objek pajak jasa perhotelan menimbulkan ketidakjelasan hukum dan tantangan penegakan tanpa aturan teknis yang jelas, sehingga mengurangi kepastian hukum. Dari sisi keadilan, kebijakan ini berpotensi menciptakan ketimpangan perlakuan antara usaha kos dan akomodasi komersial lain, mengganggu prinsip distribusi pajak yang adil. Sedangkan dari aspek kemanfaatan, meskipun mendukung hunian terjangkau, kebijakan ini dapat disalahgunakan dan merugikan pendapatan daerah jika pengawasan lemah. Oleh karena itu, perlu pengaturan teknis dan pengawasan yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal daerah.

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Pada Bisnis Coffee Shop (Study Kasus Niskala Coffee & Space Kabupaten Bojonegoro)

2025-10-31T14:31:19+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam industri coffee shop di Indonesia, dengan fokus pada validitas perlindungan tersebut setelah berakhirnya hubungan kerja, melalui studi kasus pada Niskala Coffee & Space di Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, rahasia dagang memegang peranan penting dalam menjaga keunggulan kompetitif, khususnya di sektor usaha yang bergantung pada inovasi dan keunikan layanan. Namun, praktik menunjukkan bahwa pelanggaran rahasia dagang masih kerap terjadi, terutama oleh mantan karyawan yang sebelumnya memiliki akses terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, belum tersedia pengaturan teknis yang secara eksplisit mengatur perlindungan pasca hubungan kerja. Rendahnya kesadaran pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, terhadap pentingnya perjanjian kerahasiaan turut memperlemah posisi hukum dalam menghadapi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi serta edukasi hukum yang komprehensif sebagai bentuk pencegahan sekaligus perlindungan terhadap aset tidak berwujud yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban KDRT di Kota Semarang

2025-10-31T14:35:00+07:00

Pernikahan yang telah sah baik menurut hukum maupun agama tentunya menimbulkan konsekuensi yuridis dan sosial, termasuk kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sering sekali terjadi, terutama yang terjadi terhadap istri. Fenomena ini banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai pihak superior dalam rumah tangga. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus KDRT yang tinggi, mencapai 372 kasus pada periode 2022–2024, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Salah satu kasus mencolok terjadi pada April 2024 yang menyebabkan korban mengalami cedera serius. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan terhadap korban, baik dari sisi hukum, sosial. maupun psikologis. Banyak korban yang pada akhirnya enggan untuk melapor karena takut akan tekanan sosial atau memudarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah mengatur perlindungan terhadap korban, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama karena sifat delik aduan dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT di Kota Semarang, serta mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi yang ada, dan hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT terutama di Kota Semarang.

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja (Outsourcing ) di CV Catur Bhakti Mandiri Kota Semarang

2025-10-31T14:42:00+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja outsourcing di CV Catur Bhakti Mandiri kota Semarang. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik outsourcing telah menjadi pilihan strategis bagi banyak perusahaan di Indonesia, termasuk CV Catur Bhakti Mandiri, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hak-hak pekerja, yang seringkali terabaikan dalam praktiknya. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam konteks perusahaan ini. Metode penelitian yang digunakn merupakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pekerjaan sorting dan manajemen perusahaan, serta analisis dokumen terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun CV Catur Bakti Mandiri telah berupaya untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi perlindungan hak-hak pekerja. Banyak pekerja outsourcing yang tidak mendapatkan suatu informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, serta mengalami ketidakpastian dalam kontrak kerja yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Selain itu, penelitian ini jugamenemukan bahwa kurangnya pemahaman mengenai hak-hak ketenagakerjaan di kalangan pekerja outsourcing menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Banyak pekerja yang tidak menyadari atas hak-hak mereka terkait upah, jaminan sosial, dan perlindungan kesehatan, sehingga mereka cenderung menerima kondisi kerja yang tidak menguntungkan.