Analisis Yuridis Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Perspektif HAN

Abstract

Penegakan hukum di bidang perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kelestarian sumber daya laut nasional. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memberikan kewenangan kepada TNI, khususnya Angkatan Laut, untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis keterlibatan TNI dalam penegakan hukum perikanan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan teori kewenangan dalam hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan TNI memiliki dasar hukum, namun dalam implementasinya menimbulkan persoalan batas kewenangan antara otoritas sipil dan militer. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan kewenangan TNI dalam fungsi penegakan hukum perlu dilakukan dalam kerangka koordinasi yang jelas dan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, serta kontrol administratif. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pembagian tugas yang tegas agar kewenangan TNI tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.