Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Dalam Melaksanakan Pelayanan Bantuan Hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah terhadap kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, termasuk mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Sebagai instansi yang memiliki mandat pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat provinsi, Kantor Wilayah Kemenkumham memainkan peran sentral dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengombinasikan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara dan studi dokumentasi. Permasalahan utama yang dianalisis mencakup, Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap OBH dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum; dan Kedua, bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh OBH terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui pemanfaatan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum). Panitia Pengawas Daerah turut berperan dalam memverifikasi pelaksanaan layanan serta menegakkan akuntabilitas melalui penerapan sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan akreditasi. Selain itu, sistem reward and punishment diterapkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme OBH. Studi ini menegaskan urgensi pengawasan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin efektivitas dan keberlanjutan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.