Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Suku Bonpor atas Kepemimpinan Perempuan di Weluli

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesetaraan gender dalam hukum keluarga Suku Bonpor yang menganut sistem matrilineal, khususnya terkait kepemimpinan perempuan di Weluli dan kepemilikan warisan eksklusif oleh perempuan. Dengan pendekatan teori gender nurtur dan sistem kekerabatan matrilineal, studi ini menganalisis bagaimana konstruksi sosial dan hukum adat menempatkan perempuan sebagai pemegang otoritas penuh dalam pewarisan harta pusaka serta kepemimpinan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Suku Bonpor mengintegrasikan prinsip matrilineal secara konsisten, di mana perempuan tidak hanya mewarisi harta pusaka tinggi dan rendah , tetapi juga memegang peran mosa lau (kepala keluarga) dalam pengambilan keputusan adat dan resolusi konflik. Teori Carl Gustav Jung tentang dualitas anima-animus menjadi landasan untuk memahami kesetaraan potensi feminin maskulin dalam kepemimpinan perempuan, sementara pandangan Noto Hamidjojo mengenai kepastian hukum memperkuat argumentasi tentang legitimasi otoritas perempuan dalam struktur adat. Penelitian terdahulu tentang matrilineal Minangkabau kekerabatan berbasis mengonfirmasi bahwa sistem ibu berpotensi mengurangi ketimpangan gender, meski dalam praktiknya masih terdapat dominasi laki-laki di ranah politik. Pada Suku Bonpor, mekanisme waris yang sepenuhnya diberikan kepada perempuan melalui garis keturunan ibu menciptakan fondasi ekonomi yang stabil, sekaligus mengukuhkan posisi perempuan sebagai pemimpin formal dalam hierarki adat. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang relasi gender dalam masyarakat matrilineal kontemporer, serta menjadi acuan bagi penguatan kebijakan inklusif berbasis kearifan lokal. Temuan ini selaras dengan prinsip SDGs poin 5 tentang kesetaraan gender , meski perlu kajian lanjutan terkait efektivitas penerapan prinsip mubadalah (kesalingan) dalam dinamika kepemimpinan perempuan.