Perbandingan Partisipasi Masyarakat Atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Semarang

Abstract

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu strategi nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu, Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada setiap tahap implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model yuridis-sosiologis, melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam program KOTAKU dapat dikaji melalui empat tahapan utama menurut model sistem David Easton, yakni: (1) input, berupa tuntutan masyarakat di Kauman dan Kedungmundu yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal; (2) proses konversi, yaitu penyaringan dan perumusan aspirasi oleh BKM yang dilanjutkan dengan penyusunan proposal bersama warga; (3) output, yaitu pelaksanaan program sesuai hasil perencanaan; serta (4) feedback, yang merupakan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan respons masyarakat. Kendala partisipasi masyarakat juga dianalisis melalui empat bentuk partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Tingkat partisipasi di Kedungmundu tergolong tinggi dengan keterlibatan aktif warga, sementara partisipasi di Kauman cenderung terbatas akibat hambatan sosial-ekonomi dan administratif. Masyarakat turut serta dalam proses evaluasi dengan menyampaikan tuntutan baru terkait kerusakan infrastruktur, seperti paving yang kembali rusak dan saluran drainase yang dibangun di atas tanah, yang berpotensi memunculkan kebijakan publik lanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas partisipasi masyarakat, efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, dan mekanisme evaluasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal.