Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Umum Berbasis Kasus Diskriminasi terhadap Surya Sahetapy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum merupakan aspek penting dalam menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 telah mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala nyata. Kasus diskriminasi yang dialami Surya Sahetapy, seorang aktivis tuli, menjadi cerminan ketidaksempurnaan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Penolakan pelayanan publik yang dialaminya hanya karena menggunakan bahasa isyarat menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam konteks aksesibilitas transportasi umum berdasarkan kasus diskriminasi yang dialami Surya Sahetapy, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas layanan publik, minimnya fasilitas pendukung aksesibilitas yang memadai, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum sudah cukup memadai, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih memerlukan perbaikan menyeluruh baik dari segi pendidikan, fasilitas, maupun penegakan hukum agar hak-hak penyandang disabilitas dalam akses transportasi umum dapat terpenuhi secara nyata dan berkelanjutan.