Pendaftaran Tanah oleh Pihak yang Tidak Berhak dalam Program PTSL: Analisis Mekanisme dan Respon Pemerintah Desa di Desa Sawangan, Batang

Abstract

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk mempercepat legalisasi aset dan menjamin kepastian hukum, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai tujuan. Studi ini mengkaji kasus penyimpangan implementasi PTSL di Desa Sawangan, Kabupaten Batang, di mana sertifikat tanah seluas 61,7 hektare tanah kas desa diterbitkan kepada pihak yang tidak berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendaftaran tanah melalui PTSL yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang, serta mengevaluasi respons Pemerintah Desa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan aparat desa dan instansi terkait, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan agraria dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi data dan bukti hak kepemilikan oleh Tim PTSL Kantor Pertanahan Batang dilakukan tanpa kehati-hatian, transparansi, dan prosedur yang benar. Sertifikat diterbitkan tanpa adanya permohonan resmi, tanpa bukti hak, dan tanpa keterlibatan pihak desa. Sebagai respons, Pemerintah Desa Sawangan menempuh langkah hukum dan administratif, termasuk pelaporan ke Ombudsman, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pelibatan aparat penegak hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PTSL dapat dimanfaatkan untuk legalisasi penguasaan tanah secara tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola PTSL serta penguatan peran desa dalam menjaga dan mengawasi legalitas aset tanah desa.