Desain Yuridis Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan desain yuridis sistem rekrutmen calon Kepala Daerah oleh partai politik di Indonesia berdasarkan prinsip hukum demokratis. Sistem rekrutmen politik yang dijalankan saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti minimnya akuntabilitas, dominasi elit partai, serta lemahnya regulasi yang mengatur mekanisme internal partai dalam menjaring calon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primerdiantaranya berupa undang-undang, peraturan partai politik, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen calon Kepala Daerah yang ideal harus didasarkan pada asas demokrasi pada internal partai, keterbukaan proses seleksi, serta penguatan regulasi untuk mencegah praktik oligarki politik. Penerapan pemilihan pendahuluan secara terbuka dan transparan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan legitimasi kandidat serta partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan hukum dalam bentuk peraturan yang lebih komprehensif dan mengikat, baik terhadap mekanisme seleksi internal partai maupun pengawasan eksternal oleh lembaga independen. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan norma hukum baru yang mengatur sistem rekrutmen politik secara lebih jelas dan mengikat agar partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi.