Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Abstract

Artikel ini membahas mengenai rekonstruksi kebijakan hukum dalam memperkuat mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya efektivitas pengawasan terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial oleh korporasi, yang berdampak pada kurang optimalnya kontribusi korporasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan hukum dalam penguatan mekanisme pengawasan korporasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Teori Hukum (Theoretical Approach). Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial oleh korporasi saat ini masih mengalami berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang mengatur secara komprehensif kewajiban, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran Tanggung Jawab Sosial. Penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas korporasi dan memastikan Tanggung Jawab Sosial dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang khusus dan memperkuat lembaga pengawas sebagai upaya mewujudkan tata kelola korporasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.