Pengadaan Tanah yang Mengenai Tanah Instansi: Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja Terhadap Lahan Pertanian SMK Negeri 1 Bawen

Abstract

Penelitian ini mengulas kesulitan yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol, khususnya ketika tanah tersebut milik instansi pemerintah. Sebagai studi kasus, penulis meneliti proses pengadaan lahan pertanian SMK Negeri 1 Bawen di Kabupaten Semarang yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja. Penulis menganalisis apakah proses pengadaan tanah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Penulis juga mengamati apakah prosesnya adil, transparan, dan melibatkan pihak SMK Negeri 1 Bawen secara aktif. Masalah utama yang penulis temukan adalah terkait sertifikat tanah SMK Negeri 1 Bawen yang masih atas nama Departemen Pendidikan Jakarta, bukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini membuat proses pengalihan kepemilikan dan negosiasi ganti rugi menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Sehingga penulis juga menganalisis berbagai potensi masalah hukum yang bisa terjadi, mulai dari sengketa kepemilikan tanah hingga kemungkinan lainnya. Penelitian ini menyoroti betapa pentingnya kepastian hukum dalam pengadaan tanah milik instansi pemerintah agar proyek pembangunan bisa berjalan lancar tanpa konflik. Penulis memberikan saran-saran untuk meningkatkan transparansi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemilik tanah untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, legislatif, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membuat kebijakan pengadaan tanah yang lebih baik dan adil di masa mendatang, sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan masalah hukum. Dengan kata lain, untuk memastikan agar pembangunan jalan tol tidak merugikan siapa pun dan berjalan sesuai aturan.