Implementasi Asas Equality Before The Law di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Abstract

Asas equality before the law yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaannya (das sein), salah satunya terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, di mana narapidana dari institusi kepolisian mendapatkan perlakuan khusus berupa pemisahan blok hunian dan perbedaan fasilitas dengan alasan keamanan. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas nondiskriminasi serta menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung persamaan hak bagi seluruh narapidana. Berdasarkan pernyataaan tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan pelaksanaan asas Equality Before The Law di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan penyebab terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana eks-Polisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas nondiskriminasi telah tertuang secara normatif dalam peraturan perundang undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Narapidana eks-Polisi mendapatkan perlakuan khusus yang tidak diberikan kepada narapidana lain, baik dalam penempatan blok hunian, fasilitas, maupun kegiatan pembinaan. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan keamanan karena eks-Polisi bersebrangan dengan masyarakat, namun hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan hak di antara narapidana lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi asas Equality Before The Law di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Semarang masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh.