Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen strategis dalam menjaga keaslian, reputasi, dan kualitas produk lokal yang memiliki kekhasan geografis tertentu. Kopi Arabika Kuningan-Majalengka merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan yang memiliki potensi indikasi geografis, namun hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka, serta menganalisis peran pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani dalam menguatkan keberlanjutan produk lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji norma hukum positif, dokumen hukum, literatur ilmiah, serta wawasan empiris secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap manfaat hukum Indikasi Geografis, dan kendala administratif dalam proses pendaftaran. Di sisi lain, keterlibatan aktif pemerintah daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta organisasi petani menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk kopi Arabika Kuningan Majalengka di pasar domestik maupun global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan, edukasi hukum, dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan sistem perlindungan Indikasi berkelanjutan.