Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga dalam Prespektif Hukum Perkawinan

Abstract

Perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum perkawinan, terutama dalam hukum perdata, sering kali terabaikan meskipun menyandang beban penting pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Hukum perdata di Indonesia, melalui KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengakui hak dan kewajiban suami istri secara setara, namun perempuan sering menghadapi kendala dalam mengakses hak-hak tersebut. Tantangan norma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin keluarga juga menjadi hambatan. Maka dari persoalan tersebut, reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Adapun tujuan artikel ini, yaitu (1) Mengetahui faktor perempuan menjadi kepala keluarga, (2) Mengetahui tantangan perempuan dalam menghadapi status perempuan kepala keluarga dan (3) Mengetahui aspirasi perempuan kepala keluarga terhadap pemerintah. Adapun untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode, yaitu empiris dengan pendekatan terhadap objek yang berasal dari gejala gejala, peristiwa, atau fenomena yang berkembang di masyarakat. Dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Peran PEKKA (pemberdayaan kepala keluarga) sangat dibutuhkan, perempuan dengan status tersebut perlu diberi kegiatan produktif disatu sisi ada pembuktian diri sebagai kepala keluarga yang berdaya dengan berpartisipasi dalam kegiatan membangun kekuatan kolektif di masyarakat. Hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang memperhatikan kekuatan rumah tangga sebagai kekuatan masyarakat dan negara.